Pemdes, Sumber Sari – Kepala Desa Sumber Sari, Tahyatul Abidin Menghadiri Undangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) perihal Rembug Perencanaan Desa pada Kamis, 20 Juni 2024 bertempat di Gedung Magister Manajemen FEB Unmul.

Dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang akan resmi mulai beroperasi pada bulan Agustus 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman menyelenggarakan kegiatan "Rembug Perencanaan Desa". Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan desa-desa di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyambut dan mendukung keberadaan IKN.

Dekan FEB Unmul, Dr. Zainal Abidin, SE.,MM. Menyampaikan berbagai strategi dan perencanaan yang diperlukan guna meningkatkan peran serta desa-desa di sekitar IKN dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Partisipasi aktif dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan demi kesuksesan acara ini dan demi kemajuan desa-desa di Kalimantan Timur.

”Alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan,” tuturnya.

Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan menjadi instrumen baru dalam upaya pemerataan pembangunan. Terutama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. 

Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas dan potensial untuk pengembangan sektor pangan, khususnya peternakan dan pertanian padi. Tetapi, hal itu sulit dikembangkan karena belum adanya penetapan kawasan lantaran berbenturan dengan konsesi batubara dan perkebunan sawit. 

"Lahan pertanian semakin menipis karena masyarakat lebih gemar menanam sawit yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi," lanjutnya.

Tahyatul menyebut, untuk sektor pertanian padi dan sayur-sayuran di Kalimantan Timur masih tergantung pada pasokan dari Sulawesi dan Jawa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menetapkan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan di Kaltim. Untuk itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menetapkan wilayah khusus pertanian yang bebas dari konflik.

”Program ketahanan pangan di Kaltim juga perlu didukung dengan menetapkan wilayah khusus pertanian yang bebas dari permasalahan tambang dan perkebunan sawit. Dukungan ini akan membantu mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur,” sampainya. [ALIF]